Inilah saat bagi pemerintah untuk menata kembali aparaturnya sehingga tak terjadi perangkapan jabatan lagi. Tak perlu ada kegaduhan yang tak perlu. Sejumlah UU melarang adanya rangkap jabatan itu.

Mencuatnya kasus rangkap jabatan pejabat perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia menjadi pejabat di BUMN/D ramai karena dinilai melanggar ketentuan dalam statuta yang menjadi pedoman dari perguruan tinggi.