Pemerintah perlu segera mewujudkan integrasi sembilan layanan prioritas dalam satu atau beberapa portal layanan dan mendorong pelaksanaan literasi digital.

Negara yang memiliki indeks transformasi digital yang baik, cenderung juga memiliki angka pemberantasan korupsi yang baik, seperti Denmark dan Finlandia.

Berkat pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Menteri PANRB menyebut Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dalam UN E-Government Survey 2024.

BSSN masih terus mengupayakan investigasi secara menyeluruh setelah mengidentifikasi sumber serangan.

Penetapan identitas kependudukan digital (IKD) sekarang tidak serta-merta menggantikan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Keduanya saling melengkapi.

Negara dengan indeks pembangunan e-government terbaik memiliki Indeks Persepsi Korupsi, tingkat kemudahan berusaha, dan Indeks Penegakan Hukum yang baik.

Dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan kompleks, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih menghadapi tantangan dari berbagai sisi. Untuk membenahinya, belajar dari negera lain, perlu koordinasi yang kuat dan ”champion” di bidang pemerintah digital.