Pemanfaatan teknologi diupayakan untuk memperkuat proses dan tahapan pemilihan umum. Landasan hukum dibutuhkan jika teknologi, khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi, dimanfaatkan kembali untuk Pemilu 2024.

Rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap menurut rencana diimplementasikan di Pilkada 2020. Namun, sebelum sampai ke sana, sejumlah tahapan bakal dilalui KPU, mulai dari pembentukan landasan hukum hingga uji coba e-rekap di sejumlah daerah.

Komisi Pemilihan Umum mengapresiasi putusan Badan Pengawas Pemilu untuk mempertahankan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU juga menyatakan akan memperbaiki tata cara dan prosedur memasukkan data ke Situng.

Badan Pengawas Pemilu memutuskan Komisi Pemilihan Umum telah melanggar tata cara dan prosedur memasukkan data ke Situng KPU. Meski demikian, Bawaslu meminta agar sistem tersebut tetap dipertahankan.

Hingga Minggu (5/5/2019) pukul 14.30, sebanyak 67 persen suara telah masuk ke dalam Sistem Informasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 56,24 persen, sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengantongi 43,76 persen.

Hingga Jumat (3/5/2019) pukul 18.45 waktu Indonesia barat, sebanyak 64,20 persen suara nasional masuk dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU.