Pembangkangan masyarakat sipil tak akan terjadi jika DPR dan pemerintah konsisten menegakkan hukum di atas kekuasaan.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat desa perlu diperkuat. Dengan demikian, BPD dapat menjadi kekuatan penyeimbangan untuk mengawasi pemerintahan desa yang diselenggarakan kepala desa.

Penanganan virus korupsi sistemik di Tanah Air menuntut koordinasi sinergis dan sistematis dengan memprioritaskan regulasi anti-korupsi tanpa politik sektarian. Dan ini perlu didukung pemerintahan yang bebas KKN.

Sistem dan struktur pemerintahan kita beberapa kali berubah. Dari negara kesatuan, ke negara serikat, kembali lagi ke negara kesatuan.