Pengingkaran DPR-Pemerintah, Krisis Konstitusional, dan Pembangkangan Sipil

Pembangkangan masyarakat sipil tak akan terjadi jika DPR dan pemerintah konsisten menegakkan hukum di atas kekuasaan.

Tanda khas suatu negara hukum demokratis dan budaya hukum yang tinggi adalah kepatuhan pemerintah dan warga negaranya terhadap konstitusi dan konstitusionalisme. Simbol utamanya adalah penghormatan kepada etika politik dan bernegara dan ketundukan pada putusan lembaga peradilan.

Maka, keadaan ini adalah cita-cita yang diidamkan oleh para pendiri Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.