Para elite politik dan masyarakat di Kalimantan Selatan diharapkan bisa legawa atas keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan gubernur Kalsel. Kondisi di daerah yang sudah kondusif harus dijaga.

MK menolak gugatan uji materi pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang syarat pencalonan Kepala Daerah.

Sentimen ketidakpastian politik yang membayangi pasar modal Indonesia mereda. Kepastian itu muncul seiring dengan akan ditetapkannya pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden terpilih oleh KPU dalam waktu dekat.

Saat MK membacakan putusan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019, elit-elit partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, berkumpul di kediaman Prabowo, di Jakarta, Kamis (27/6/2019). Usai MK tuntas membacakan putusan, akan ada pernyataan sikap dari kubu Prabowo-Sandi.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap para pendukungnya tidak datang ke Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Mereka diminta memantau jalannya sidang dari media elektronik dan daring.

Sidang Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2014 menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dengan demikian, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah sah secara konstitusional untuk dilantik sebagai presiden-wakil presiden periode 2014-2019 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum 22 Juli 2014.