Menolak EUDR memperlihatkan inkonsistensi Indonesia pada komitmen menjaga hak asasi manusia di setiap lini bisnis.

Pemutihan usaha perkebunan sawit di kawasan hutan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang berdampak pada penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan.

Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit pemenuhan kebutuhan sawit nasional.

Penggunaan dana BPDPKS yang mayoritas terserap untuk membayarkan subsidi biodiesel menguatkan dugaan bahwa dana kelolaan sawit selama ini hanya dinikmati segelintir kelompok korporasi besar dan tidak dirasakan petani.

Selain dugaan penguasaan lahan, sejumlah perusahaan diduga memonopoli suplai bahan baku sawit. Dugaan praktik tersebut dinilai merugikan petani sawit di daerah.

Diperlukan perubahan Perpres Reforma Agraria. Ini tidak saja memberi ruang bagi gerakan petani dan aktivis ’98 dalam kelembagaan reforma agraria, tetapi juga memperbarui mekanisme dan sasaran reforma agraria.

Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya semestinya bisa menjadi momentum bagi pemerintah merombak secara besar-besaran sistem perkebunan kelapa sawit yang belum teratur.