Petani yang menua dan mengalami guremisasi, serta berkurangnya lahan dan produktivitas lahan pangan, membuat sektor pertanian semakin menantang.

Persoalan pertanian terkait kebijakan pemerintah. Kebijakan puluhan tahun lebih berat ke konsumen dan melupakan produsen.

Hasil ST 2023 bisa menjadi basis kebijakan publik yang berkelanjutan dari pemerintah lama ke pemerintah baru, seperti pendistribusian pupuk, perlindungan sawah, pemutakhiran data lahan irigasi, dan pengendalian inflasi.

Perbaikan di sektor pertanian disebut Wapres Ma'ruf Amin terus diupayakan pemerintah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.

Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan. Penghimpunan data berprinsip mendatangi rumah responden atau secara langsung ke lapangan.

Penanganan kemiskinan di desa, khususnya kantong-kantong petani dan nelayan, akan membutuhkan data lebih detail di level individu. Sensus pertanian 2023 menjadi harapan baru terpenuhinya struktur daya yang lebih baik.

Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah kerap ”kedodoran” dan tak siap soal data, seperti luas lahan pertanian dan jumlah pupuk yang dibutuhkan, dalam perumusan kebijakan. Data pertanian harus mutakhir dan tepercaya.