Jadikan Data Sensus Pertanian Basis Kebijakan Berkelanjutan

Hasil ST 2023 bisa menjadi basis kebijakan publik yang berkelanjutan dari pemerintah lama ke pemerintah baru, seperti pendistribusian pupuk, perlindungan sawah, pemutakhiran data lahan irigasi, dan pengendalian inflasi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petani membajak sawah di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu (29/11/2023). Lebih dari 38 persen perekonomian Provinsi Gorontalo bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

JAKARTA, KOMPAS — Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I bisa menjadi pijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sektor pertanian secara berkelanjutan. Hal itu tidak hanya mencakup regenerasi petani, tetapi juga distribusi pupuk, peningkatan usaha petani, serta kepemilikan lahan dan perlindungan lahan baku sawah.

Hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) juga bisa menjadi acuan kebijakan pengendalian inflasi. Misalnya melalui peningkatan produksi sejumlah komoditas yang rutin menyumbang inflasi dan pengembangan pertanian di wilayah perkotaan.