Setidaknya 312 permohonan perselisihan hasil pilkada diajukan ke MK dan kemungkinan masih terus bertambah. Apakah ini menunjukkan pilkada bermasalah?

MK meregistrasi permohonan sengketa hasil pilkada, 3 Januari 2025. Calon yang kemenangannya disoal ke MK bisa maju sebagai pihak terkait maksimal 2 hari setelahnya.

Pengadilan tak boleh menolak perkara yang diajukan para pihak. Karena itu, MK tetap akan menerima permohonan sengketa pilkada meski lewat tenggat pendaftaran.

Hingga batas waktu tengah malam tadi, RK-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK.

Hingga Jumat (6/12/2024) pukul 10.00 WIB, sebanyak 59 permohonan sengketa hasil pilkada sudah masuk ke MK.

Begitu pemungutan suara selesai digelar, MK langsung membuka pendaftaran sengketa hasil pilkada. Masa pendaftaran akan diterima hingga 18 Desember 2024.

Sejak hari pemungutan suara, saksi calon di pilkada sudah harus mulai bekerja mengawal sekaligus bekal jika kelak calon memutuskan menggugat hasil pilkada ke MK.

MK mulai menyidangkan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Boven Digoel pada Jumat (13/8/2021) kemarin. Sebelumnya, MK telah mendiskualifikasi salah satu pasangan calon di pilkada itu.