Pembahasan RUU Kesehatan dinilai terlalu terburu-buru dan tidak terbuka. Pelibatan sejumlah pihak terkait amat diperlukan agar tidak terjadi disharmonisasi dan konflik dengan aturan lain.

Revisi Undang-Undang Kesehatan ”omnibus law” perlu dibahas secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Perubahan itu perlu dipastikan bisa menjadi solusi atas persoalan di masyarakat.

Organisasi profesi kesehatan di Kudus menolak langkah pemerintah dan DPR menyusun Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Banyak poin bermasalah dalam RUU yang dibahas tanpa melibatkan organisasi profesi tersebut.