Kompas.id

ruu minerba

Unjuk rasa akhir September 2019 bisa jadi sudah dilupakan pembentuk undang-undang. RUU Minerba, satu dari sejumlah RUU kontroversial yang ditolak publik kala itu, begitu mudah disahkan. Kritik publik diabaikan.

Bagikan

"Kejar Setoran" di Kala Pandemi

Unjuk rasa akhir September 2019 bisa jadi sudah dilupakan pembentuk undang-undang. RUU Minerba, satu dari sejumlah RUU kontroversial yang ditolak publik kala itu, begitu mudah disahkan. Kritik publik diabaikan.

Politik & Hukum ·

Pertobatan Ekologis

Di saat masyarakat berjuang melawan Covid-19, DPR menyetujui RUU Minerba menjadi undang-undang. RUU yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha tambang itu dikhawatirkan justru memperparah kerusakan lingkungan.

Pengesahan RUU Minerba Mendapat Sorotan

Selain pembahasannya yang dinilai kurang terbuka, undang-undang pertambangan mineral dan batubara juga dianggap menguntungkan korporasi. Meski demikian, DPR mempersilakan publik untuk mengajukan uji materi.

Fokus Harga BBM dan Ketersediaan Elpiji

Pembahasan revisi UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Masukan agar pembahasan ditunda tak didengar. Penanganan pandemi sebaiknya diprioritaskan.

Revisi UU Minerba Dinilai Belum Melindungi Masyarakat

RUU Mineral dan Batu Bara yang dibahas Komisi VII DPR dianggap belum mengakomodasi suara masyarakat. Beberapa pasal juga dinilai akan melegalkan perusakan sumber kehidupan masyarakat.

Iklan

Pengambilan Keputusan Tingkat I Revisi UU Minerba

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif hadir mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Perusahaan Tambang Wajib Sediakan Dana Ketahanan dan Reklamasi Lahan

Apabila kontraknya sudah berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi, setiap pemegang IUP bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Soal Pencabutan Kewenangan Daerah, Anggota DPR Berbeda Sikap

Sejumlah anggota Komisi VII DPR dan DPD berbeda sikap soal pencabutan kewenangan pemerintah daerah di sektor pertambangan. Pengambilalihan belum menjamin perbaikan. Namun, terpenting adalah jangan tumpah tindih.

Rapat kerja membahas RUU Perubahan tentang RUU Minerba

Pembahasan lanjutan RUU Minerba di Komisi VII

59.791 Hektar Hutan Bisa Diselamatkan

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Iklan