Program 3 juta rumah akan dimulai tahun 2025. Keseimbangan pasokan dan permintaan perlu berbasis data.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan menyebabkan para pengembang apartemen menunda peluncuran proyek baru sampai kondisi pasar lebih stabil.

Pembangunan perumahan hendaknya tidak hanya berkontribusi terhadap berkurangnya ”backlog”, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan kota yang lebih baik.

Program rumah untuk rakyat hendaknya tak hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan tempat usaha bagi MBR, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial.

Suplai rumah bersubsidi tahun ini berlebih, mencapai 46.000 unit yang belum terserap atau belum akad kredit.

Bank penyalur pembiayaan FLPP juga diminta semakin selektif dalam bekerja sama dengan pengembang.

Program perumahan akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Sekitar 80.000 rumah bersubsidi siap huni kini menunggu antrean untuk akad kredit.