Draf lama RKUHP dianggap memperkuat stigma disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca kondisi spesial kalangan disabilitas.

ICJR dan Formappi menilai, apabila DPR dan pemerintah kelak satu suara untuk hanya membahas 14 isu krusial di RKUHP, hal itu adalah bentuk penyimpangan. Pembahasan berujung penolakan pada 2019 harus dijadikan pelajaran.

Ketentuan pidana bagi orang yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disempurnakan pemerintah. Aturan itu dinilai bisa mengancam demokrasi.