Di tengah belum jelasnya kelanjutan dari Rancangan Undang-Undang Pemilu, Partai Demokrat sudah ancang-ancang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Sembilan kader disodorkan untuk menjadi calon.

Proses penyusunan revisi UU Pemilu yang terbuka dan mendengar masukan publik jadi salah satu kunci perbaikan demokrasi. Hasil survei IPI menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi kian tinggi.

Pemerintah berdalih fokus menghadapi pandemi. Padahal, pilkada serentak nasional dengan pemilu legislatif dan presiden di 2024 berisiko mengulang kejadian di Pemilu 2019 di mana banyak petugas meninggal karena kelelahan.

Revisi regulasi kepemiluan seharusnya berdampak pada dua hal. Pertama, perubahan perilaku pemilih, seperti loyalitas terhadap partai. Kedua, perubahan representasi politik.