Bantuan Keuangan Berbasis Kinerja Picu Kinerja Parpol

Besaran bantuan keuangan dari negara untuk partai politik diusulkan agar ditingkatkan. Tak hanya itu, besaran bantuan yang diberikan diusulkan disesuaikan dengan kinerja partai.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan bendera partai politik peserta Pemilu 2019 menghiasi jalan layang di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Minimnya pendanaan dari negara bagi partai politik berimplikasi pada banyak hal negatif, di antaranya korupsi dan dikuasainya proses politik oleh pemodal atau pengusaha. Namun, untuk meningkatkan besaran bantuan bagi partai politik pun tak bisa sesuka hati. Perlu ada sejumlah syarat yang dipenuhi. Yang terutama, partai dituntut lebih transparan.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte dalam diskusi bertajuk ”Revisi Undang-Undang Pemilu dan Integritas Kelembagaan Pendanaan Politik”, Kamis (21/1/2020), menilai, proses politik di Indonesia telah dikuasai oleh pemodal atau pengusaha.