DPR menyebut usulan untuk memperbolehkan prajurit TNI berbisnis karena anggaran pertahanan minim.

Desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bergulir setelah kasus dugaan suap Kepala Basarnas diserahkan ke Pusat POM TNI.