Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
rapat kerja dpr
Sebagain besar dari transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun, yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 300 surat, tidak terkait dengan Kementerian Keuangan.
Bagikan
Menkeu Klarifikasi Rp 349 Triliun Transaksi Mencurigakan
Sebagain besar dari transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun, yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 300 surat, tidak terkait dengan Kementerian Keuangan.
Ekonomi
路
Raker Mendikbudristek dengan Komisi X
Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam rapat kerja ini Mendikbudristek Nadiem Makarim memaparkan capaian 2022 dan program rencana kerja 2023.
Fotografi
路
Komisi III dan Jaksa Agung Bahas Penanganan Kasus yang Menarik Perhatian Publik
Rapat membahas penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan koordinasi yang dilakukan lembaga terkit. Selain itu juga dibahas penataan organisasi Kejaksaan RI dan evaluasi pelaksanaan peraturan Jaksa Agung.
Fotografi
路
Menteri Agama dan DPR Membahas Anggaran dan Isu-isu Aktual
Rapat kerja ini, antara lain, membahas soal rencana nggaran Kementerian Agama 2021 dan pembahasan isu-isu aktual.
Fotografi
路
Rapat Kerja DPR, dari Cipta Kerja hingga Anggaran Penanganan Covid-19
Rapat kerja Komisi IX DPR terkait efektivitas pengorganisasian dan penganggaran dalam penanganan Covid-19 digelar di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Fotografi
路
Iklan
Perkuat Konten Perlindungan Data Pribadi
Dewan Perwakilan Rakyat didorong menampung berbagai saran memperkuat perlindungan data pribadi saat pembahasan RUU PDP. Salah satunya terkait lembaga pengawas independen.
Politik & Hukum
路
Iklan