Kalangan DPR meminta KY menunjukkan eksistensi kelembagaannya untuk menepis pandangan lembaga itu antara ada dan tiada.

Selain tidak transparan, demokratis, dan akuntabel, Mendagri juga menempatkan sejumlah anggota TNI dan Polri aktif sebagai penjabat publik.

Hasil rapat Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu menegaskan PKPU Nomor 10 tahun 2023 tidak direvisi

Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama, Selasa (21/3/2023), terkait indikasi tindak pidana pencucian uang senilai Rp 349 triliun yang berhubungan dengan Kemenkeu.

Gagasan memperbarui sistem pengawasan kepolisian pascakasus Ferdy Sambo tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Polri. Presiden harus mengontrol.

Rapat dengar pendapat Polri dengan Komisi III DPR membahas kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang didalangi mantan Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

Komisi II DPR mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Kemendagri soal penjabat kepala daerah pekan depan. Pemerintah pusat diharapkan melaksanakan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi dengan membuat aturan teknis.

Rapat dengar pendapat membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 sempat dua kali ditunda karena Mendagri dan KPU tak hadir. Pembahasan ini krusial karena tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022.