Polda Jawa Timur menyita 279 ton pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan secara ilegal. Kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini ditemukan di sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Penyimpangan program pupuk bersubsidi diduga terjadi dari hulu hingga hilir. Mulai dari penyusunan alokasi pupuk yang tak akurat hingga penyelewengan dengan berbagai modus saat pupuk subsidi didistribusikan.

Sebagian penyalur resmi pupuk bersubsidi ternyata malah memberatkan petani. Mereka menjual pupuk dengan bebas tanpa mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK tani.

Tidak mudah menjadi petani di Indonesia. Musim tanam kerap berubah menjadi petaka saat benih sudah terlanjur ditabur namun pupuk belum tersedia.