Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
prolegnas
DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.
Bagikan
RUU Perampasan Aset Mandek, Formappi: Sejak Awal DPR Sudah Tidak Niat
DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.
Politik & Hukum
路
Masuk Prolegnas Prioritas, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Perlu Terus Dikawal
DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.
Humaniora
路
Awal 2025 Jadi Momentum Ideal Penyempurnaan Sistem Pemilu
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk menyempurnakan sistem pemilu.
Politik & Hukum
路
DPR dan Pemerintah Sepakat Tak Prioritaskan RUU Perampasan Aset
RUU yang masuk Prolegnas 2025 adalah RUU Pemilu dan RUU Pilkada, dengan alasan hasil evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan pesta demokrasi berbiaya tinggi.
Politik & Hukum
路
Pemerintah dan KPK Dengungkan RUU Perampasan Aset
Pemerintah tidak akan menarik surat presiden ke DPR terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mereka menunggu pembahasan RUU tersebut.
Politik & Hukum
路
Iklan
Prabowo Minta RUU yang Bisa Hambat Programnya Dikaji Ulang, Termasuk RUU Perampasan Aset?
RUU Perampasan Aset digagas sejak 2008 dan dinilai sejumlah pihak, termasuk KPK, sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Politik & Hukum
路
Tak Ada RUU Perampasan Aset dalam Usulan Prolegnas 2025-2029
Sekalipun terus didorong oleh publik, DPR memutuskan tidak mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dibahas selama lima tahun ke depan.
Politik & Hukum
路
Baleg DPR Otokritik Proses Legislasi yang Kerap Abaikan Publik
Selama lima tahun lalu Baleg DPR cenderung menjadi tempat mempercepat pembahasan rancangan undang-undang, khususnya yang terkait kepentingan elite.
Politik & Hukum
路
Hampir Sebulan Setelah Dilantik, DPR Masih Sibuk Urusan Internal
Selain sibuk urusan internal, salah satu AKD justru membahas hari libur saat waktu pemungutan suara Pilkada 2024.
Politik & Hukum
路
RUU Perampasan Aset Tak Prioritas, Revisi UU MD3 Malah Masuk Prolegnas
Baleg DPR akan revisi UU MD3 meski belum diketahui urgensinya. Sebelumnya, wacana revisi UU MD3 juga kuat berembus.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan
