Komisi Pemilihan Umum memutuskan lima partai politik tidak lolos verifikasi administrasi Pemilu 2024.

Pengesahan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terus menuai kontroversi. Salah satunya mengenai prioritas BUMN untuk mendapat hak kelola.