Pemprov DKI Jakarta mengajukan persetujuan usulan pinjaman daerah kepada DPRD DKI Jakarta untuk membangun RDF Rorotan Plant. DPRD DKI Jakarta menolak karena pinjaman daerah akan membebani keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran daerah dan pinjaman untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak. Tercatat 14,8 persen jalan provinsi di Lampung rusak berat.

Pembangunan 78 ruas jalan propinsi di Nusa Tenggara Timur dikebut pengerjaannya hingga 2022 dengan sebagian dana bersmuber dari pinjaman daerah, agar akses ke beberapa kabupaten semakin terbuka.

Alasan menggerakkan ekonomi, Pemkot Kendari mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp 348 miliar. Meski begitu, alokasi anggaran dinilai masih kurang tepat untuk menggerakkan sektor riil masyarakat.