Pemerintah diharapkan segera memutuskan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Jika pemerintah memutuskan tidak memberlakukan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk periode ini, pemerintah perlu segera membuka seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah.

”Pemerintah akan ikut putusan MK. Semua rakyat Indonesia dan lembaga di Indonesia harus ikut putusan MK asal putusannya jelas. Kalau tidak jelas, nanti ada opsi-opsi untuk diputuskan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.