Informasi yang berbeda antar kementerian terkait anggaran untuk guru PPPK tak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga menyimpan masalah baru. Perlu terobosan kebijakan anggaran yang berpihak pada guru PPPK.

Komitmen pemerintah bahwa anggaran gaji guru PPPK dijamin APBN yang disalurkan ke daerah melalui dana alokasi umum bukan berupa tambahan alokasi anggaran. Dengan skema ini, target 1 juta guru PPPK sulit tercapai.

Komitmen penganggaran untuk guru PPPK dari pemerintah pusat yang hanya lisan memunculkan polemik. Selain belum memberikan jaminan bagi daerah, keseriusan pemerintah pusat menyelesaikan masalah guru honorer dipertanyakan.

Pemerintah pada 2021 akan merekrut 1,3 juta ASN yang mencakup tiga kebutuhan. Ketiganya ialah kebutuhan 1 juta guru PPPK, kebutuhan 189.000 jabatan selain guru di pemda, dan kebutuhan 83.000 orang di instansi pusat.