Problem penyerapan anggaran daerah yang terus terulang setiap tahun semestinya dicari akar masalah dan solusinya, bukan sekadar menyalahkan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Sumsel belum selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Perlu sinergitas antar-instansi dalam penyusunan program perihal visi pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.

Keterbukaan pemerintah, konsistensi kebijakan serta sinergi elite-rakyat, juga penting guna menjaga keyakinan publik pada pemerintah. Mengacu survei ”Kompas”, 60,7 persen publik yakin pemerintah mampu mengatasi pandemi.

Pemerintah pusat tak berencana mengambil alih penyaluran BLT desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran.

Inkonsistensi berimbas pada efektivitas PPKM darurat Covid-19. Apalagi dengan lemahnya pengawasan atas penerapan setiap aturan yang ada selama PPKM darurat.

Realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga 25 Juni telah mencapai Rp 237,5 triliun, setara dengan 34 persen dari total anggaran PEN yang dialokasikan dalam APBN 2021 senilai Rp 699,43 triliun.

Kondisi ini mengonfirmasi bahwa ”sense of crisis” mayoritas pemerintah daerah masih sangat rendah. Pola kerja di luar kebiasaan dibutuhkan untuk bertahan melawan pandemi Covid-19.

Rencana dan penyerapan anggaran memengaruhi kredibilitas APBN.