Problematika Belanja Daerah

Kondisi ini mengonfirmasi bahwa ”sense of crisis” mayoritas pemerintah daerah masih sangat rendah. Pola kerja di luar kebiasaan dibutuhkan untuk bertahan melawan pandemi Covid-19.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Seorang warga merapikan tepian jalur pejalan kaki yang menjadi bagian suasana baru persawahan sekitar pemukiman warga di Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2020). Wilayah persawahan ini dirombak dan mencoba dikembangkan sebagai tujuan wisata alam persawahan. Lahan cocok tanam sumber bahan pangan pokok, seperti persawahan, di Indonesia kondisinya semakin sedikit dan terdesak oleh kepungan pembangunan permukiman.

Masalah belanja daerah mencuat sejak tiga bulan sebelum tahun 2020 berakhir. Banyak pihak mengkritisi dan menyoroti eksekusi anggaran yang lelet dan berbelit. Apa iya pemerintah daerah tak siap menghadapi Covid-19? Atau, ruang gerak mereka justru terbatas akibat intervensi pusat?

Harus diakui, realisasi Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah (APBD) memang mengkhawatirkan. Per 30 November 2020, belanja APBD baru terealisasi Rp 823,59 triliun atau 76,21 persen dari target Rp 1.080,71 triliun. Bahkan, secara nominal, realisasi belanja pada November 2020 lebih rendah dibandingkan November 2019 yang sebesar Rp 889,42 triliun.