DPR didorong memperkuat aturan dana kampanye pada revisi UU Pemilu. Transparansi laporan dana kampanye perlu diwujudkan dengan membuka data detail ke publik.

Tanpa penguatan regulasi untuk memaksa kandidat melaporkan dana kampanye secara benar, pelaporan itu hanya menjadi formalitas seperti yang kini terjadi. Laporan seperti itu tak akan efektif mencegah korupsi.