Komnas HAM menilai kebijakan efisiensi anggaran negara berdampak pada kegiatan pemajuan dan penegakan HAM. Hal ini dikhawatirkan melemahkan fungsi pengawasan. 

Kebijakan efiensi anggaran memengaruhi program lembaga negara yang bekerja untuk penegakan hak asasi manusia, serta perlindungan perempuan dan kelompok rentan.

Dengan berkurangnya anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas Hak Asasi Manusia untuk penegakan HAM, akses masyarakat terhadap keadilan akan bermasalah.

Sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan penguatan demokrasi, penegakan HAM, serta pemberantasan korupsi menanti untuk dituntaskan di tahun 2025.

Sudah cukup bagi Presiden Jokowi berjanji politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sudah saatnya janji politik itu direalisasikan menjadi kenyataan dengan memberi jawaban keadilan bagi korban.

Semangat persatuan Indonesia perlu jadi bingkai menegakkan HAM. Negara harus tetap menghormati dan terus meningkatkan berbagai jaminan konstitusional agar setiap warga negara dapat hidup sesuai dengan prinsip HAM.

Menyerang pembela HAM berarti menyerang demokrasi. Tanpa pembela HAM, demokrasi tidak akan berjalan maksimal. Tanpa pembela HAM, maka perwujudan tata kelola negara maupun penegakan hukum akan sulit berjalan dengan baik.

Aktivis, sukarelawan dan korban pelanggaran HAM mengikuti aksi diam Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/10/2019).