Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Pembubaran
Premanisme mengganggu kebebasan warga sekaligus mencoreng reputasi Indonesia yang ramah di mata dunia.
Bagikan
PHRI Sebut Diskusi di Grand Kemang Sudah Penuhi Izin Keramaian
Premanisme mengganggu kebebasan warga sekaligus mencoreng reputasi Indonesia yang ramah di mata dunia.
Metropolitan
路
FPI Sumsel Tunggu Arahan dari Pusat
Front Pembela Islam Sumatera Selatan masih menunggu arahan dari pengurus pusat terkait pembubaran organisasi itu oleh pemerintah. Pembubaran dikhawatirkan memunculkan benih radikalisme baru.
Nusantara
路
Satgas Pembubaran Kerumunan Disiagakan untuk Amankan TPS
Satgas pembubaran kerumunan disiagakan untuk membantu mengantisipasi munculnya kerumunan di TPS di Kota Magelang, Jawa Tengah, Pelanggaran seperti pembentukan kerumunan berpotensi memicu terjadinya kasus Covid-19.
Nusantara
路
Rencana Pembubaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Tegal Dikaji Ulang
Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan ulang rencana pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayahnya. Rencana pembubaran ini belum dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Nusantara
路
Hentikan Intimidasi terhadap Diskusi Akademis
Segala bentuk intimidasi terhadap diskusi akademis perlu dikecam. Tindakan intimidasi tersebut mengganggu perkembangan pemikiran di lingkungan akademis. Kebebasan berpendapat dalam ranah akademis perlu dijamin.
Nusantara
路
Iklan
Polisi Siaga Korona, dari Pembubaran Persuasif hingga Penindakan Hoaks
Polisi mengutamakan pembubaran secara persuasif terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di luar serta yang berkerumun. Penegakan hukum merupakan jalan terakhir. Namun, tidak ada kompromi terhadap penyebar hoaks.
Metropolitan
路
Rekam Jejak Hizbut Tahrir Indonesia
13 Oktober 2017, HTI menggugat Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ke PTUN Jakarta terkait SK tentang Pencabutan Status Hukum ormas HTI dibatalkan. 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI.
Video
路
Iklan