Kompas.id

pemblokiran internet di papua

Majelis hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan mencegah penyebarluasan konten melanggar hukum tidak dilakukan dengan memutus akses jaringan internet secara luas. Menjadi preseden perlindungan akses informasi

Bagikan

Pertimbangan Majelis PTUN Jakarta Beri Perlindungan Hak Atas Informasi

Majelis hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan mencegah penyebarluasan konten melanggar hukum tidak dilakukan dengan memutus akses jaringan internet secara luas. Menjadi preseden perlindungan akses informasi

Politik & Hukum ·

Hak Atas Akses Internet Dijamin

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan, keputusan pemerintah memblokir dan membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 melanggar hukum.

Pendidikan & Kebudayaan ·

Pemblokiran Internet di Papua Berlanjut

Kementerian Komunikasi dan Informatika masih melanjutkan pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini diambil karena distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terus tersebar luas.

Iklan