Dengan paradigma baru, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan solusi perumahan yang transformatif.

Pengembang mengeluhkan tidak ada kenaikan harga patokan rumah bersubsidi selama lebih dari tiga tahun, sedangkan harga material bangunan terus meningkat.

Peluang di sektor perumahan masih cukup tinggi berkaca pada rendahnya kontribusi kredit perumahan terhadap produk domestik bruto Indonesia.

Kebutuhan hunian yang terus bertambah mendorong perlunya solusi untuk keterjangkauan hunian bagi masyarakat menengah bawah di perkotaan.

Agar Tapera dapat membantu ASN membeli rumah, ASN perlu diberi insentif agar bunga kredit yang dikenakan tidak terlalu tinggi, sekitar 8 persen per tahun atau setidaknya di bawah 10 persen.

Anggaran subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan hanya cukup untuk membangun 86.000 unit rumah tahun ini. Dengan tingginya permintaan, jumlah itu ditaksir habis terserap pada April 2020.

Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendorong sektor properti. Dengan cara ini, sektor properti diharapkan berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Akhirnya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat terbentuk dengan satu komisioner dan empat deputi. Badan itu baru terbentuk tiga tahun setelah Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat diundangkan pada Maret 2016.