Kementerian Pekerjaan Umum tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan gantung serta perawatan jalan.

Kementerian terkait harus mampu merumuskan kebijakan dan mengawal RPJMN 2025-2029 sesuai visi-misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Mencari sumber pembiayaan di luar APBD menjadi alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan.

Pembangunan infrastruktur juga belum menciptakan efisiensi distribusi.

APBN baru bisa mengakomodasi 63 persen dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur air.

Diperlukan sentuhan kemanusiaan dalam upaya pemerintah menyelesaikan gesekan dengan masyarakat lokal di sekitar IKN.

Sesungguhnya rakyat mendambakan jalan kemajuan, tetapi politisi asyik dengan jalan kekuasaan.

Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sudah memasuki tahap persiapan lahan dan proyek ditargetkan selesai dalam tiga tahun.