Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Hal ini membuat DPR bisa melakukan mekanisme luncuran (carry over) agar pembahasan RUU yang masih bermasalah bisa dilanjutkan oleh pemerintah dan anggota DPR periode 2019-2024.

Pemerintah dan DPR berambisi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sisa waktu periode masa kerja 2014-2019 yang berakhir bulan ini. Namun, sejumlah pasal dalam RKUHP masih banyak yang bermasalah.