Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Pasal 27 Perppu 1/2020
Menkumham Yassona H Laoly menegaskan, korupsi dana penanganan Covid-19 tetap bisa dipidana. Perppu 1/2020 tidak memberikan hak imunitas bagi pelaku korupsi terkait penanganan Covid-19.
Bagikan
Menkumham: Pelaksana Perppu 1/2020 Tidak Kebal Hukum
Menkumham Yassona H Laoly menegaskan, korupsi dana penanganan Covid-19 tetap bisa dipidana. Perppu 1/2020 tidak memberikan hak imunitas bagi pelaku korupsi terkait penanganan Covid-19.
Politik & Hukum
Ā·
Menilik Problematika Tafsir Perppu Covid-19
Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro-kontra. Pasal di perppu ini juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa persoalannya?
Politik & Hukum
Ā·
Sidang Perdana Uji Materi Perppu 1/2020 Digelar Pekan Depan
MK telah meregistrasi tiga permohonan uji materi Perppu No 1 Tahun 2020.
Politik & Hukum
Ā·
Pengujian Konstitusionalitas Pasal āImunitasā Perppu Covid-19 Berkejaran dengan Waktu
Pengujian Perppu No 1/2020 berkejaran dengan waktu. Sementara itu, potensi korupsi dana penanganan Covid-19 harus diantisipasi serius.
Politik & Hukum
Ā·
Pasal Imunitas Perppu Covid-19 Diuji Materi
Sejumlah pasal dalam Perppu No 1/2020 diuji konstitusionalitasnya di MK, antara lain terkait pasal imunitas. Penegak hukum menyiapkan pencegahan korupsi dana penanganan Covid-19.
Politik & Hukum
Ā·
Iklan
Pasal 27 Perppu Kebijakan Keuangan Atasi Covid-19 Bisa Rusak Sistem Perimbangan Kekuasaan
Pasal 27 Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dikritik. Pasal āimunitasā itu dinilai bisa merusak sistem perimbangan kekuasaan di Indonesia.
Politik & Hukum
Ā·
Iklan