Diskursus ”presidential threshold” hingga kini tak kunjung selesai. Ada hasrat dan ikhtiar dari rakyat yang ingin menormalkan kembali sistem pemilihan presiden yang sejalan dengan nilai atau semangat demokrasi.

Respons dan ekspektasi publik untuk memperjuangkan demokrasi dengan memasukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 222 UU Pemilu adalah demi memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak konstitusional masyarakat.