Tak perlu ada sejarah versi resmi pemerintah karena nanti bisa dibantah oleh versi-versi lain.

Peristiwa pelanggaran HAM dan perdamaian berada dalam sebuah labirin panjang. Masing-masing mencari cara bertemu, namun masih sama-sama tersesat di dalamnya.

Di satu sisi konstelasi politik Sumatera Barat tidak pernah lepas dari orientasi politik Islam. Di sisi lain, keterbukaan politik juga mengemuka sebagai perjalanan sejarah politik di tanah Minang.

Memanfaatkan krisis nasional-internasional ini untuk mencoba menggoyangkan Presiden Jokowi dengan fitnah PKI-PKI-an: maaf, itu busuk!