Memahami Konstelasi Politik di Sumbar

Di satu sisi konstelasi politik Sumatera Barat tidak pernah lepas dari orientasi politik Islam. Di sisi lain, keterbukaan politik juga mengemuka sebagai perjalanan sejarah politik di tanah Minang.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana di sekitar Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Kamis (20/2/2020) siang.

Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani yang menyebut soal relasi Sumatera Barat dan Pancasila menulai pro dan kontra. Banyak pihak menilai pernyataan ini tidak lepas dari belum mampunya partai berlambang banteng ini mendulang suara maksimal di provinsi ini. Apalagi pernyataan itu disampaikan ketika memberikan surat rekomendasi dukungan untuk pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat.

Terlepas dari pernyataan tersebut, menarik kita melihat bagaimana Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dengan konstelasi politik Islam di negeri ini. Sejarah mencatat, rekam jejak elektoral politik di provinsi ini lebih dekat dengan partai politik berbasis pemilih Islam dibandingkan dengan partai-partai nasionalis. Meskipun dalam perkembangannya partai nasionalis pun bisa meraih suara dominan, namun basis dukungan masih dirasakan lebih besar oleh partai-partai berorientasi pemilih muslim di wilayah ini.