Masyarakat di desa gambut agar melek hukum mengingat potensi sangkaan pelanggaran hukum atas kerusakan gambut maupun tumpang tindih lahan dengan berbagai peruntukan.

Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali membuat terobosan dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali membentuk pos pelayanan hukum dan HAM desa atau disingkat posyankumhamdes.

Para petani dari lima desa dan satu dusun di Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalbar, mengikuti pelatihan paralegal agar sadar hukum. Banyaknya konflik tanah dan konflik sosial yang muncul menjadi alasan utama mereka mengikuti pelatihan tersebut termasuk potensi konflik setelah ada wacana pemindahan ibukota ke Kalbar.

Kendati bukan advokat, selama ini ada ribuan paralegal yang membantu masyarakat dalam pemberian bantuan hukum di berbagai kasus, termasuk kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Meskipun perannya penting dan mereka bekerja sukarela, kehadiran dan peran paralegal belum banyak diketahui masyarakat.