Tidak boleh ada diskriminasi dalam menghargai PT, baik PTN dan PTS atau antara PT besar dan PT kecil. Stigma bahwa PT kecil tak sehat harus dihapus, demikian juga stigma PT kecil tak berkualitas, juga harus dihapus.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur perguruan tinggi negeri agar berstatus badan hukum supaya memiliki otonomi yang lebih luas.

Perguruan tinggi milik pemerintah didorong menjadi PTN badan hukum agar semakin mandiri/otonom. Namun, status itu tidak berarti PTN menjadi komersial.

Rendahnya otonomi merupakan faktor utama yang membuat lemahnya inovasi di perguruan tinggi (PT). Hal ini akibat langkah pemerintah yang menganut neoliberalisme di bidang pendidikan tinggi dan invasi manajerialisasi PT.