Tata Kelola Pemerintahan di Papua Diperkuat
Pemerintah AS mengucurkan bantuan senilai 10 juta dollar AS untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat melalui USAID Kolaborasi. Program sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu (kedua dari kiri) dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus di Biro Otonomi Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Fransina Kaaf (tengah) menyampaikan program-program USAID Kolaborasi di wilayah Papua, di Jakarta, Senin (31/7/2023).
JAKARTA, KOMPAS - Anggaran negara yang dikucurkan untuk bumi Papua sejak 2002 sudah mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi hal tersebut belum bisa menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu problem utama dinilai terletak pada tata kelola pemerintahan lokal yang belum kuat, dan kurangnya pelibatan masyarakat setempat sehingga kerap kali anggaran negara tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dalam rentang waktu 2002-2021, pendanaan untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 138,65 triliun. Lalu, selama 2005-2021, transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 702,30 triliun. Adapun belanja kementerian/lembaga dari 2005-2021 sebesar Rp 251,29 triliun.