UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum memberi solusi persoalan utama layanan kesehatan peserta JKN kelas 3.

Setelah UU No 17/2023 dinyatakan sah, muncul keputusan membuka 15 fakultas kedokteran (FK) baru sebagai solusi mengatasi kekurangan jumlah dokter. Seharusnya pendirian FK tidak boleh sama dengan pendidikan vokasi.

Salah satu masalah utama terkait UU Kesehatan Omnibus adalah STR yang berlaku seumur hidup. Terlalu banyak macam perilaku dokter yang tidak etik dan tidak kompeten. keselamatan pasien yang paling rentan terancam.

Sejumlah target pembangunan bidang kesehatan terancam tidak tercapai. Dikawatirkan akan berpengaruh pada kualitas SDM Indonesia di masa depan, menjadi ”bencana demografi”. Sebaiknya kembali kepada Perencanaan Strategis.

Negara wajib menghadirkan layanan kesehatan spesialistik yang berkualitas bagi seluruh warga. Kemenkes harus mengajak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan IDI, untuk duduk bersama mencari solusi.

Jumlah dokter dan dokter spesialis kita memang masih kurang. Perlu kajian mendalam dan berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dampak keputusan harus terukur dalam kurun waktu 50 tahun ke depan.