Pascapemecatan ketuanya, KPU mesti segera berbenah untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan baik dan berintegritas.

Kerangka hukum pemilu mesti melindungi kedaulatan pemilih. Namun, KPU justru membelakanginya dengan mempermudah bekas koruptor bisa menjadi caleg tanpa memenuhi syarat masa jeda lima tahun.

DPR perlu mempertimbangkan seluruh aspek sebelum memilih calon anggota KPU dan Bawaslu. Mulai dari rekam jejak dan integritas, pengalaman kepemiluan, dan visi dari masing-masing calon. Hindari praktik transaksional.