Dalam konteks politik kewargaan, negara wajib mengakomodasi masyarakat adat tanpa menghilangkan hak-hak mereka.

Untuk mentransformasi komunitas masyarakat adat menjadi desa adat merupakan pekerjaan yang cukup berat. Namun, yang paling penting dilakukan secara kontinu ke depan adalah mereaktivasi masyarakat adat dalam desa.

Masyarakat adat terus terlibat dalam ruang demokrasi dengan melakukan berbagai iktiar politik. Misinya kerja politik tersebut untuk mengakhiri pengabaian, penindasan, dan pencamplokan kepada kehidupan masyarakat adat.

Masa depan pertanian rakyat Indonesia sesungguhnya ada di tangan rakyat sendiri. Karena itu kebijakan pertanian harus berpihak kepada rakyat (petani), jangan justru merusak, menghilangkan, dan meniadakan petani.