Tekanan demografi, ekologi, dan geopolitik semakin sulitkan Indonesia keluar dari jerat negara berpendapatan menengah.

DKI Jakarta dengan pendapatan per kapita 21.000 dollar AS kini sudah lepas dari perangkap negara berpendapatan menengah.

Kondisi ekonomi semakin menantang. Pemerintahan Jokowi dan kandidat presiden penerusnya harus menyiapkan masa transisi.

Apa pun hasil Pemilu 2024, pembangunan mesti menciptakan ekonomi yang inklusif.

BPS menyebut Indonesia memasuki bonus demografi tahun 2010 dan mencapai puncaknya 2020-2030 hingga 2035 dan berakhir di 2045. Apa yang harus dilakukan dalam 13 tahun yang tersisa agar tidak masuk middle income trap ?

Hilirisasi di sektor mineral dan batubara yang belakangan ini diandalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dinilai belum mampu mendorong pembangunan berkualitas, meski mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Menjelang transisi kepemimpinan nasional muncul kekhawatiran. Kontestasi capres-cawapres masih berkutat pada nama, citra, dan karisma untuk penggaet suara. Bukan substansi bagaimana memastikan keberlanjutan pembangunan.

Untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia membutuhkan perubahan kebijakan secara mendasar dalam pembangunan ekonomi yang selama dua dasawarsa ini sangat bertumpu pada ”booming” komoditas.