Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
maria sumardjono
RUU Pertanahan tak boleh memberikan kewenangan terlalu besar kepada menteri yang diberi tanggung jawab tentang hal itu. Penyusunan RUU Pertanahan ke depan harus transparan dan melibatkan para ahli.
Bagikan
Kementerian Tidak Boleh Pegang Kewenangan Terlalu Besar
RUU Pertanahan tak boleh memberikan kewenangan terlalu besar kepada menteri yang diberi tanggung jawab tentang hal itu. Penyusunan RUU Pertanahan ke depan harus transparan dan melibatkan para ahli.
Ilmiah Populer
·
RUU Pertanahan Melenceng dari Nawacita
Rancangan Undang-Undang Pertanahan tidak mencerminkan dan tidak sejalan dengan program pokok pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
·
Seeking Middle Way to Managing Customary Communities
Over the past 25 years since 1993, numerous opinion pieces have been published in Kompas on the crucial issue of regulations needed to manage customary communities (\'masyarakat hukum adat\'; MHA) and their rights.
English
·
Iklan