Wacana mengubah acuan pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN tidak akan dibahas Badan Anggaran DPR.

Kualitas, akses, dan pemerataan jadi masalah dasar pendidikan. Anggaran harus sesuai kebutuhan.

Ada potensi alokasi anggaran pendidikan di APBN turun sekitar Rp 125 triliun jika belanja wajib mengacu pada pendapatan.

Akhir-akhir ini fenomena umbar janji mulai ramai dan memanaskan diskusi publik. Namun, apakah janji-janji politik tersebut memungkinkan untuk direalisasikan jika si calon benar-benar berhasil menjadi pejabat publik?

Dihapuskannya anggaran wajib minimal untuk kesehatan jadi bom waktu bagi kualitas kesehatan di masa mendatang. Ini menjadi salah satu dampak negatif dari disahkannya UU Kesehatan.