Hingga akhir 2021, baru sembilan pejabat di Pemprov Sulawesi Tenggara yang melaporkan hartanya ke negara. Jumlah ini hanya 15 persen dari total 59 pejabat yang wajib melaporkan harta.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pelaporan aset dan kekayaan penyelenggara negara sangat krusial. Pelaporan ini untuk melihat apakah ada penerimaan kekayaan yang diperoleh secara tak wajar oleh penyelenggara negara.