Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama harus ditegakkan.

KPU dalam merevisi peraturan kampanye diminta untuk mendetailkan aturan kampanye di lembaga pendidikan, yaitu asalkan ada syarat. Selain tidak boleh pakai atribut partai, juga ada izin dari penanggung jawab institusi.

Siapa saja bisa menjadi penjahat seksual, apapun profesi, pendidikan atau agamanya. Akal dan iman saja tak cukup menjaga seseorang dari pelanggaran norma dan pelecehan manusia.

Lembaga pendidikan diminta menyiapkan wadah pengaduan korban kekerasan seksual dan memberi pendampingan kepada korban. Jumlah kasus yaang tinggi membuat RUU TPKS mendesak disahkan.