Wacana penerapan pajak ekspor bijih nikel saat ini sedang dalam proses pembahasan, berjalan paralel dengan upaya pemerintah mengajukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

WTO telah memublikasikan hasil laporan final panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) tentang sengketa larangan ekspor bijih nikel RI pada 30 November 2022. Ada tiga argumen utama WTO yang membuat RI kalah melawan UE.

Program hilirisasi dinilai bisa terhambat jika Indonesia kalah dalam sengketa soal nikel di WTO. Namun, RI bisa mencari solusi lain, seperti berunding dengan Uni Eropa dan menawarkan investasi di sektor pengolahan nikel.